PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
Synopsis
Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu Tri Darma perguruan tinggi yaitu penelitian dosen, dalam bentuk buku monograf yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, diskusi, dan keterlibatan langsung dari pihak-pihak terkait.
Chapters
-
PERAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN MACROPRUDENTIAL DAN MICROPRUDENTIAL OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
-
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN FUNGSI PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN
-
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
-
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI BERLANDASKAN PADA HUKUM ADAT LAMPUNG ANJAU SILAU
-
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM KPK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TIPIKOR
-
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALITAS-POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
-
PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN
-
KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON BANK TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
- PERAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN MACROPRUDENTIAL DAN MICROPRUDENTIAL OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN MACROPRUDENTIAL DAN MICROPRUDENTIAL OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
- ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN FUNGSI PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN FUNGSI PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN
- PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
- PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI BERLANDASKAN PADA HUKUM ADAT LAMPUNG ANJAU SILAU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI BERLANDASKAN PADA HUKUM ADAT LAMPUNG ANJAU SILAU
- IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM KPK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TIPIKOR IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM KPK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TIPIKOR
- PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALITAS-POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALITAS-POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
- PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN
- KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON BANK TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON BANK TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
Details about this monograph
Physical Dimensions
